Skenario Prioritas Pembangunan Riau 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19
TANJAKNEWS.COM, PEKANBARU -- Sekretaris Jenderal Kementerian Negeri Muhammad Zohri dalam mengingatkan Gubernur Riau untuk mengikuti petunjuk dan arahan Menteri Dalam Negeri dalam penyusunan RKPD tahun 2021 terkait pandemi COVID-19.
''Ada dua skenario yang telah disiapkan oleh Mendagri, skenario pertama dalam hal pandemi COVID-19 sudah berakhir di tahun 2020, maka RKPD 2021 disusun berdasarkan 5 arahan utama Bapak Presiden. Skenario kedua yaitu jika pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga 2021, maka fokus program dan kegiatan ditujukan untuk penanganan COVID-19, dengan fokus pada kesehatan, dampak ekonomi, penyediaan jaring pengamanan sosial dan program-program mendesak lainnya di daerah,'' jelas Muhammad Zohri
Hal itu disampaikan kepada Gubernur Riau, Syamsuar dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPKP Provinsi Riau Tahun 2021 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui video conference bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, Rabu (22/4/2020).
Musrembang tersebut mengangkat tema ''Memantapkan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata Yang Mendorong Perdagangan dan Jasa Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi''.
Dalam Musrenbang ini Gubernur Riau didampingi Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, Ketua DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya. Dalam pembahasannya, Gubri melakukan Video Conference dengan para Bupati/walikota se Riau, Forkopimda serta para Pejabat di lingkungan Pemprov Riau.
Dalam sambutannya Gubernur Riau menyampaikan isu strategis pembangunan Provinsi Riau berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 adalah pengembangan industri, pertanian, pariwisata, pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing serta pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
''Hasil musrenbang yang kita selenggarakan ini nantinya dirumuskan dalam berita acara sebagai bahan masukan untuk penetapan program prioritas di Provinsi Riau,'' kata Syamsuar.
Musrenbang ini, kata Syamsuar dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala badan Litbang dan kepala perangkat daerah serta perwakilan pemangku kepentingan.
''Selanjutnya, sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2021 memuat program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan kapasitas Real dan kemampuan keuangan daerah,'' terangnya.
Gubri mengungkapkan, tujuannya tertuang dalam dokumen Rpjmd provinsi Riau tahun 2019-2024 di mana visi gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2019-2024 adalah terwujudnya Riau yang sejahtera bermartabat dan unggul di Indonesia.
Dalam mewujudkan visi dimaksud pada akhir periode masa jabatan maka dirumuskan beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
Ketiga, menunjukkan pembangunan ekonomi yang inklusif mandiri dan berdaya saing.
Keempat, wujud budaya Melayu sebagai payung negeri yang mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
Kelima, munculkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
''Memperhatikan permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah Provinsi Riau saat ini sangat perlu,'' ujarnya.
Gubri mengungkapkan, perencanaan pembangunan yang akan memberikan makna pembangunan serta menyentuh langsung kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Daerah.
Secara umum, kata dia, pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2018. Di tahun lalu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 2,84 persen lebih baik daripada tahun 2018 yang hanya 2,34 persen.
"Untuk tahun 2021 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diharapkan mencapai 2,93 - 3,2 persen," ungkap Gubri saat Musrenbang melalui video conference di Gedung Daerah, Rabu (22/4/2020).
Untuk indikator pembangunan lainnya pada tahun 2019 juga menunjukkan trend lebih baik. Dimana tingkat kemiskinan menurun 0,31 persen dibandingkan tahun 2018. Untuk tahun 2021, Gubri menargetkan pencapaian sebesar 6,62 persen.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 5,97 persen, yang mana lebih baik 0,23 persen dibandingkan tahun 2018. Sementara target tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 adalah sebesar 5,96 persen.
''Pada tahun 2019 pencapaian sebesar 0,331 poin, membaik dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 0,347 poin, dan target pencapaian tahun 2021 adalah 0,284 poin,'' jelasnya.
Sesuai, penilaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 juga menunjukkan capaian yang menggembirakan. Lalu pada tahun 2019 IPM Provinsi Riau adalah sebesar 73 Poin, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
''IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia,'' sebutnya.
Untuk menyukseskan visi-misi itu, Syamsuar mengatakan ada lima permasalahan di sektor Industri, Pertanian, Pariwisata, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia.
Pada sektor industri, Syamsuar menilai belum berkembangnya industri hilir dan Stagnansi pengembangan kawasan industri, Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi.
Di sektor pertanian, penyebabnya rendahnya produktivitas sektor pertanian, belum optimalnya pengembangan potensi pangan lokal. Kemudian, sejalan dengan rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar, belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah.
Sektor ketiga, pada pariwisata. Permasalahannya, pada pelestarian budaya melayu belum optimal. Karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi masih rendah, belum terinternalisasinya nilai-nilai, tradisi dan hasil karya budaya Melayu.
''Terbatasnya aksesibilitas, fasilitas destinasi wisata dan pemasaran pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif belum optimal,'' ungkap Gubri.
Lalu, ke empat yaitu infrastruktur. Penyebabnya, kerusakan jalan dan sistem transportasi belum berkembang, serta pelayanan pelabuhan belum optimal. Kemudian, keterbatasan akses air bersih dan air minum.
Terakhir, kata Syamsuar kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Akses pelayanan pendidikan, ketersediaan sekolah belum memenuhi standar, guru belum berkualifikasi S-1/D-IV dan penyandang disabilitas, belum atau tidak bersekolah, masih rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan, pravalensi Balita Gizi Buruk masih, tinggi dan meningkatnya kasus penyakit menular, dan ketersediaan SDM belum memenuhi standar.
Kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Santriwati mengatakan agar Gubernur Riau dalam penyusunan RKPD disinergikan hasil Rakorgub dan Rakortek.
''Bappeda Provinsi mengajukan sebanyak 6 usulan, 3 Usulan Major Project dan 3 Usulan Prioritas Nasional,'' tegasnya. (Oce/rls)
