Perbankan Diharapkan Terima Penggunaan Identitas Kependudukan Digital
tanjakNews.com, BANDUNG -- Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan, pihaknya sudah melakukan pembahasan secara maraton dengan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar sektor perbankan bisa segera menerima secara utuh penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam business process di bank swasta dan terlebih lagi bank pemerintah.
Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam handphone baik itu berupa foto, ataupun QR Code.
Dalam IKD tidak hanya dokumen kependudukan KTP-el dan Kartu Keluarga secara digital namun terdapat dokumen lain yang secara otomatis dapat diakses misalnya kartu vaksin Covid-19, NPWP, informasi Kepemilikan Kendaraan, Informasi BKN (Badan Kepegawaian Nasional, BPJS, DTKS, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.
Oleh sebab itu, Dirjen Teguh mengimbau agar kemajuan digitalisasi harus diimbangi dengan reformasi regulasi pula. Sebab, ke depannya IKD akan terkoneksi dan terintegrasi, sehingga masyarakat bisa mengurus berbagai layanan publik dengan single sign on dalam satu genggaman di smartphone kita masing-masing.
"Masyarakat tidak perlu repot mengisi banyak formulir atau aplikasi untuk berbagai layanan publik. Dengan IKD yang di dalamnya terdapat KTP digital bakal terkoneksi dengan semua pelayanan publik," demikian Dirjen Teguh Setyabudi dalam sambutannya di acara Dukcapil Goes to Campus di kampus UPI, Jalan Dr. Setiabudi, Bandung, Rabu (29/3/2023).
Rektor UPI, Prof. Solehuddin mengatakan, pihaknya mendukung transformasi digital di bidang identitas kependudukan. Sebab, KTP merupakan elemen penting ditandai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik, tunggal dank has melekat sebagai identitas masyarakat. "Melalui penerapan IKD atau Digital ID yang dilakukan secara bertahap, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjamin keamanan data sehingga sulit untuk dipalsukan, karena melewati banyak proses verifikasi untuk mengaktivasinya," kata Rektor Solehuddin.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang turut hadir menyatakan, pihaknya berterima kasih pada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang selalu berinovasi demi memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan sebagai dasar dari semua pelayanan publik.
"Program Dukcapil Goes to Campus yang diinisiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri akan semakin mempercepat aktivasi IKD di masyarakat Kota Bandung," kata Wali Kota Yana Mulyana.
Selain di Kampus UPI Setiabudi, di hari yang sama siang harinya Ditjen Dukcapil juga menyelanggarakan Dukcapil Goes to Campus di Telkom University, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Menurut Hani, Sesditjen Dukcapil dan Indri, Plt. Kadis Dukcapil Provinsi Jabar, untuk melayani civitas akademika UPI, pihaknya menerjunkan 84 petugas yang terdiri dari para ADB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Disdukcapil Provinsi Jabar, Disdukcapil Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur dan Disdukcapil Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Ahmad Ridwan, Koordinator Tim GISA Ditjen Dukcapil Kemendagri dan berdasarkan laporan Ketua Tim IT Direktorat PIAK H. Paturi, di hari pertama Rabu, jemput bola Dukcapil Goes to Campus di UPI dan Telkom University secara total berhasil mengaktivasi IKD sebanyak 2.926 pemohon. Adapun rinciannya: Telkom University sebanyak 275 pemohon, dan kampus UPI sebanyak 2.651 pemohon.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian berpesan kepada jajaran Dukcapil di manapun berada yaitu agar selalu memudahkan masyarakat dengan pelayanan adminduk yang prima di seluruh Indonesia. (Oce)
