News Breaking
Live
update

Breaking News

MUI: Nekad Bahas RUU HIP, Keputusan Akhir Diserahkan ke Ummat

MUI: Nekad Bahas RUU HIP, Keputusan Akhir Diserahkan ke Ummat



TanjakNews.com, Jakarta -- Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menanggapi opsi Pemerintah untuk melanjutkan bahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, beralasan opsi itu untuk menghormati proses dan legislasi di DPR di mana RUU itu lahir sebagai usul inisiatif Dewan.

“Jika mereka nekad dengan tak lagi mendengarkan permintaan rakyat, maka kami akan menyerahkan mandat keumatan ini kepada umat Islam Indonesia untuk mengambil final decision (keputusan terakhir) demi menegakan keadilan dan kebenaran serta menjaga Pancasila sebagai konsensus nasional,” kata kiai Muhyiddin, Kamis (2/7).

Kiai Muhyiddin menilai ternyata Presiden dan pembantunya berbeda sikap. Mereka dinilai  mempermainkan emosi rakyat yang sedang terpapar pandemi Covid-19 di kasus dengan angka tertinggi, 1.624 kasus baru.

Sebelumnya  Achmad Basyarah dari F PDIP  juga menegaskan bahwa pemerintah dilibatkan sejak awal pembahasan RUU HIP. Menurut kiai Muhyiddin, pernyataan yang kontradiktif tersebut menunjukan adanya kebohongan publik.

“Negara besar ini dikelola secara serabutan dan tak profesional minus koordinasi. Ini menunjukan sebuah pembangkangan atas perintah atasan atau sengaja dibuat skenarionya seperti itu untuk buying time,” ujarnya.

“Mereka betul tak punya sense of crisis. Sekan suara rakyat yang menolak RUU tersebut dengan jumlah ratusan juta tak berarti demi ego kekuasaan dan arogansi penguasa oligarki,” imbuhnya.

Dengan demikian, bagaimana masyarakat percaya akan janji pemerintah yang menegaskan tak akan mengeluarkan surat presiden (Surpres) tentang RUU HIP. “Memang betul ada grand design dibalik pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah secara tak langsung sangat mengabaikan suara rakyat bahkan menantang aspirasi semua Ormas Islam dan para pejuang Pancasila se-Indonesia,” katanya. 


Kelompok Masyarakat Konsolidasi

Sementara itu Jumat  (3/7/2020)malam sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah kelompok masyarakat berkumpul di Jalan Danol-au Cincin RW. 05 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diketahui kelompok masyarakat sekitar 60 orang tersebut melakukan konsolidasi  dalam rangka apel siaga se-Jakarta Utara dengan tema  Jakarta Utara Bergerak  untuk menolak RUU HIP.

Tampak Hadir Ketua Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI Mahu Amin, Ketua Kobar DKI, Rijal,  Kobar  Jakut, Cepi,  Laskar Priok, Soni, Pemuda Utara, Ginting, Pemuda Papanggo, Farid,  Bang Japar, Sulaiman, Dodo dari FKPPI 
Singarimbu dari  LMPI Jakut, dan  Ustad Maulana dari LPI. 

Berikut pernyataan yang disampaikan perwakilan kelompok tersebut:

1. Cepi (Kobar Jakut): 
- Kami akan melawan segala macam yang berbau bangkitnya komunis 
- Pancasila itu sudah final jangan digangu  gugat lagi apalagi menjadi trisila / ekasila.

2.  Rijal (Ketua Kobar DKI):
- Pada tahun 2015 saya yang membakar bendera komunis , apakah Anda ingin menjadi penonton atau pelaku sejarah 
- Utara adalah bhineka tunggal ikanya bangsa Indonesia 
- Saya tidak bayangkan apabila RUU HIP disahkan , jangan berharap anak Anda menjadi orang baik 
- Mari kita menjadi pelaku sejarah jangan jadi penonton . Anak utara sudah punya bukti bukti bahwa Hasto dan Ripka sebagai inisiator makanya kita laporkan ke Polda Metro Jaya. 
- Ketika saya bikin laporan saya dibujuk agar tidak bikin laporan tetapi saya tetap ngotot bikin laporan meskipun hanya diterima di DUMAS (pengaduan masyarakat).

3. Sulaiman (Bang Japar):
- Bang Japar akan mengawal Pancasila  dan bergerak untuk melawan komunis ,
- Kita akan setia tetap mengawal Pancasila dari berbagai macam ancaman , jangan sampai Pancasila diubah-ubah. 

4. Dodo (FKPPI):
- FKPPI sudah bertekad sebagai anak anak pejuang (TNI - POLRI ) menolak RUU HIP .
- Kami anak anak purnawirawan TNI - POLRI , siap bela Pancasila sampai kapan pun.

5. Amrin (Persis):
- Siapapun tidak akan ada yang menerima undang undang iblis dari fraksi setan .
- Masa ketuhanan akan diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan .
- Apakah pantas ketuhanan harus tunduk kepada kebudayaan? 

6.  Arif (LMP):
- Kami akan bela Pancasila sampai mati , dan menolak RUU HIP karena kita tidak setuju dan menolak paham komunis .
- Pancasila sudah final jangan ada lagi yang mengubah. 

7.  Gam (Gerakan Anak Priok/GAP): 
- Saatnya Jakarta Utara , utarakan untuk Indonesia , kita tolak RUU HIP dan lawan komunis .
- Gerakan Anak Priok (GAP) siap mendukung dan bersama sama berjuang melawan komunis 

8. Singarimbun (LMPI): 
- Menolak keras paham komunis , kita ganyang komunis .
- Kita harus bersama sama menyatakan tolak RUUP HIP, tidak ada kata mundur. 
- Kita minta kepada anggota DPR RI untuk mencabut/membatalkan  RUU HIP , kalau tidak bisa kita minta bubarkan DPR RI .
- Kita minta tangkap yang menjadi inisiator RUU HIP , kami Laskar Merah Putih  Indonesia tidak setuju paham komunis berdiri di muka bumi bangsa Indonesia 
- Kami tidak terima kalau ada yang mengutak-atik Pancasila , apalagi menjadi trisila/ekasila .

9. Yusup Alghipari (GPI) 
- Kita berkumpul bersama di tempat ini untuk menyatukan sikap tolak RUU HIP .
- Memang kita ketahui PKI sudah tidak ada  tetapi paham komunis akan terus ada dan mengancam kita . 
- Suatu saat RUU HIP akan disahkan , dan apabila itu terjadi maka habislah Pancasila .
- Untuk itu kesempatan ini mari kita tolak RUU HIP , karena komunis itu tidak bisa terlihat seperti virus Covid-19 tetapi mematikan.
- Apabila RUU HIP bisa kita lawan dan hilangkan, maka selamatlah bangsa ini . 
- Akal-akalan orang PDIP yang mengatakan khilafah itu HTI ,padahal khilafah itu bukan HTI .

10. Brigjen TNI (Pur) Mahu Amin (GBN DKI Jakarta:
- Dasar kita melawan RUU HIP karena ada di pasal 7b yang mengatakan Pancasila diperas bisa jadi trisila dan ekasila.
- Saya sudah melaporkan orang yang sudah menjadi inisiator RUU HIP , karena orang tersebut sudah mengacaukan bangsa. 
- Apabila RUU HIP disahkan maka tanpa komando kita duduki gedung DPR dan Istana . 
- Apabila ada orang yang mengatakan PKI itu tidak ada , maka dialah PKI. 
- Kalaupun RUU HIP tidak jadi disahkan tetapi , kita tetap meminta usut dan tangkap orang yang sudah menjadi inisiator RUU HIP . 

Kegiatan Konsolidasi tersebut berakhir pukul 21.30 WIB.

Tags