Bupati Kampar: Warga yang Butuh Bantuan Belum Terdata Diminta Usulkan Kembali
 |
| Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto memimpin rapat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di ruang rapat lantai III kantor Bupati kampar, Bangkinang Kota. |
Bupati secara tegas mengingatkan para camat agar lebih serius bekerja dan meminta jangan sampai ada lagi masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan pandemi Covid-19.
“Camat saya minta serius bekerja. Saya melihat masih ada ketidakseriusan. Kerjanya apa, bagaimana manajerial dengan kepala desa. Nantinya sampai kepada relawan desa,” tegas Catur dalam rapat persiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kabupaten Kampar di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar, Senin (18/5/2020).
Catur meminta jika ada permasalahan, camat diminta memanggil kades."Kan di kecamatan tak ada desanya sampai seratus, hanya sampai dua puluh lima desa, itu di Kecamatan Tapung. Panggil kadesnya," kata Catur.
Dalam kesempatan ini camat juga diminta menyelesaikan persoalan adanya laporan bahwa ada RT RW yang belum menerima honor. “Itu dananya nyangkut di mana. Camat cek itu. Bukan hanya gagah-gagahan duduk di situ,” sentil Catur.
“Apa kendalanya, panggil kades. Sebelum lebaran harus dapat. Kalau dikasihkan sebelum Lebaran lebih berharga dan bermanfaat. Jangan main-main dengan tugas saudara sekalian karena camat penyambung pemda yang berhubung langsung dengan kades grass root,” ulasnya lagi.
Lebih lanjut Catur minta mulai hari ini agar segera turun ke kecamatan masing-masing untuk menyelesaikan urusan di desa.
Menurutnya, camat merupakan perkembangan bupati di tingkat bawah. Sama dengan posisi gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat dan memiliki keistimewaan yakni memiliki wilayah teritorial.
Selain menyampaikan peringatan kepada camat, mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar dua periode dari Partai Golkar ini juga meminta kades memberdayakan RT/RW.
“Kalau kades serius berdayakan RT RW yang dimiliki. Tak ada yang tak bisa. RT hanya mengendalikan tiga puluh sampai empat puluh KK. Kalau ada yang miskin tujuh KK nampak jelas,” terangnya.
Catur mencontohkan, kalau di sebuah desa ada 400 KK, kemudian sekitar 100 sekian KK dapat PKH, 100 lebih mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dan 100 KK dapat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hasil rembuk khusus, maka masih ada solusi mendapatkan bantuan sembako. Bahkan jika tak dapat lagi bupati minta melaporkan kepada dirinya.
“Kalau memang tak ada lagi, masih ada kelompok KK yang tak dapat, ngomong ke sini, biar bupati yang bantu berapa semua, berapa yang tak masuk,” kata Catur.
Bupati menegaskan agar Pemerintah di desa jangan main-main dengan pengelolaan data. “Memang pengelolaan data tak mudah, tapi harus dilakukan dengan baik dan teliti,” tegasnya.
Selain itu Catur minta bantuan partisipasi dari berbagai perusahaan di Kampar juga segera didistribusikan melalui tim Dinas Sosial. “Kalau camat sudah diskusikan dengan kades saya yakin bisa. Ini harus cepat,” katanya.
Bupati Kampar selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kampar memimpin rapat dengan DPRD, forkopimda, OPD dan camat. (Oce/CC)
