Pemko-DPRD Pekanbaru Tegang, Ketua PKS Riau Minta Kedua Pihak Tahan Diri
TANJAKNEWS.com, Pekanbaru - Menyikapi hubungan DPRD dan Pemko Pekanbaru saat ini kurang harmonis, Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief meminta semua pihak untuk menahan diri dan kembali fokus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief kepada awak media, Jumat (22/05/2020) pagi.
"Kita berharap semua pihak dapat menahan diri. Baik dari Fraksi PKS atau rekan-rekan partai lainnya. Dan juga Wali Kota Pekanbaru beserta jajarannya. Terutama saat ini merupakan bulan baik dan bulan penuh ampunan, Ramadhan. Kita maknai Ramadhan ini sebagai bulan perajut kebersamaan dan persatuan." kata Hendry Munief.
Hubungan legislatif dan eksekutif Kota Pekanbaru terus memanas terutama sejak penangangan Covid-19 yang berlanjut dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejumlah ketimpangan dan kisruh pembagian bantuan sosial menuai kritik keras anggota dewan.
Belum lama rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru bersama DPRD diwarnai kericuhan dipicu beredarnya status facebook pribadi milik Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Sabtu (2/5/2020).
Dalam status di Facebooknya tersebut, Mas Irba Sulaiman menulis, “Ketua dan Wakil Ketuanya mendukung PSBB kok anggotanya malah menolak…. Tidak mengerti, dungu, beleng2 atau masih cari panggung yaa”.
Kontan saja hal itu memicu kemarahan Ketua DPRD, Hamdani. Kala itu politisi asal PKS ini dengan muka tegang meminta Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi yang juga kader PKS untuk langsung mengganti Mas Irba Sulaiman.
Ketegangan juga terjadi di gedung wakil rakyat tersebut. Terbaru, sebanyak 27 anggota dewan dari 45 yang ada di legislatif di DPRD Kota Pekanbaru membuat mosi tak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, Surat mosi tak percaya akan segera dilayangkan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.
Hal tersebut disampaikan saat pembukaan rapat paripurna laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2019, Senin (18/5/2020) di ruang paripurna.
Bahkan KH Amrul Mukhtar, Timbalan Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Pekanbaru angkat bicara.
Ia menyoroti bahwa kinerja Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani dinilai tidak berkualitas, salah satunya belum mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di internal DPRD dalam menjalankan amanah rakyat.
Tentunya permasalahan ini membuat sejumlah masyarakat kecewa dengan lembaga DPRD karena disaat wabah virus korona malah ada konflk di DPRD. Ini sangat memalukan sekali dengan sikap Ketua DPRD dan maklumlah Ketua DPRD tidak kualitas sehingga banyak kegaduhan selama kepemimpinan para dewan di DPRD.
"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan bahas di LAM Kota Pekanbaru beserta MUI Pekanbaru. Kami tidak ingin pembangunan Kota Pekanbaru terhambat kerana tingkah laku para oknum tersebut. selanjutnya kami akan mengeluarkan warkah buat Ketua DPRD tersebut agar menjadi pelajaran ke depan," sebutnya.
Ketua DPW PKS Riauz Hendry Munief sendiri yakin, semua pihak bekerja demi memberikan pelayanan terbaik untuk Pekanbaru, tapi dengan peran masing-masing. Namun, karena situasi saat ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi, maka ada ruang komunikasi yang terputus.
"Saat ini masyarakat Pekanbaru sangat membutuhkan perhatian kita bersama. Terutama para pemimpinnya di legislatif dan eksekutif. Ekonomi dan sosial saat ini terguncang karena pandemi Covid-19. Masyarakat sangat membutuhkan kebersamaan para pemimpinnya. Maka, ayo, kita rajut kembali kebersamaan ini. Mumpung Ramadhan masih ada beberapa hari lagi. Dan kita akan masuk pada hari kemenangan, Idulfitri." katanya mengajak.
Hendry Munief berharap semua kompak untuk menghadapi puncak pandemi Covid-19 yang diprediksi pada bulan Juni dan Juli yang akan datang. Merencanakan, mengeksekusi setiap kebijakan yang yang tepat dan konkrit dalam penanganan pandemi global ini.
"Jangan karena dinamika yang ada, pelayanan menurun. Komunikasi tertutup. Sehingga menjelang puncak wabah ini kita makin tidak konsentrasi mengadapinya. Tentu warga dan daerah akan jadi korban," tutup Hendry Munief. (Oce/Anhar Rosal)
