Ketua MUI Sumbar Ingatkan Gus Yaqut Bedakan Posisi Menag dengan Ketua Ormas
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. [Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden]
TanjakNews.com, Padang -- Sehari setelah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas telah membuat pernyataan yang memancing reaksi ummat Islam. Salah satunya soal Syiah dan Ahmadiyah.
Yaqut menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.
Salah satu respon datang dari Sumatera Barat. Ketua Umum MUI Sumbar Buya Gusrizal Dt Palimo Basa mengeluarkan pernyataan sebagaimana dirilis muisumbar.or.id. Berikut pernyataan Buya Gusrizal:
Presiden telah menggunakan haknya untuk mendudukkan saudara sebagai Menag namun itu bukan berarti saudara sekaligus menjadi penentu keabshahan ajaran suatu agama.
Hak warga negara mendapatkan perlindungan, tidaklah berarti mereka juga berhak untuk merusak ajaran agama.
Negara harus hadir melindungi ajaran agama itu sendiri dari berbagai penyesatan.
Pernyataan saudara Menag tentang afirmasi kaum Syiah dan Ahmadiyyah sebagaimana tersebar dalam berbagai media online, bukanlah suatu sikap yang bijak dan adil bila mengabaikan sikap yang telah dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Perlu kami ingatkan bahwa saudara sekarang adalah Menag RI, bukan lagi pimpinan suatu ormas. Karena itu, saudara Menag harus bisa menghargai dan menghormati keputusan lembaga keagamaan yang telah melahirkan berbagai keputusan yang terkait dengan agama tertentu.
Kalau keinginan saudara ingin mewujudkan kebersamaan, pernyataan saudara tersebut malah akan berakibat sebaliknya karena ulama tak akan diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat.
Sebagai penutup, dengan mengambil petunjuk ungkapan Umar ra, bahwa penguasa menjadi bala (ujian) bagi rakyat dan rakyat adalah ujian bagi penguasa, kami berdoa semoga kita semua lolos dari ujian berat ini.
Diberitakan sebelumnya, Gus Yaqut, sapaan akrab Menag, menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan selama ini.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Pernyataan tersebut menanggapi permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas.
Azyumardi menyampaikan itu secara daring pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12).
"Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi," kata Azyumardi.
(Oce)
