Sri Sultan Buka Musrenbang RPJMD DIY 2022-2027
tanjakNews.com, YOGYAKARTA - - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpendapat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027 terasa lebih bermakna. Ini dikarenakan DIY menjadi satu-satunya daerah yang melakukan penyusunan RPJMD.
Dikatakan Sri Sultan, dinamika globalisasi harus diakui mampu mempengaruhi level kompleksitas pembangunan. Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi DIY, untuk lebih laju dan maju dalam meningkatkan kinerja pembangunannya, terutama untuk optimalisasi potensi-potensi unggulan.
“Tantangan perubahan ini, tentunya perlu disikapi dengan bijak, didorong dengan perubahan mindset para penyelenggara pemerintahan," ulasnya saat membuka Musrenbang Penyusunan RPJMD Daerah Iatimewa Yogyakarta. 2022-2027 berlangsung di Gedung Pracimasana Komplek Kepatihan, Yogyakarta., Senin (16/1/2023).
Selain itu Sri Sultan juga menyampaikan, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan program dan pendanaan terkait berbagai upaya dalam rangka mengatasi isu-isu pembangunan yang masih dihadapi oleh DIY saat ini. Seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan.
“Saya berharap kepada DPRD DIY dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan program dan pendanaan. Sehingga mampu untuk mengurangi ketimpangan wilayah maupun ketimpangan pendapatan,” ucap Sri Sultan.
Tujuh Arahan Kemendagri
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Dr. Teguh Setyabudi di hadapan peserta Musrenbang menyampaikan 7 arahan.
Adapun ketujuh arahan Kemendagri tersebut yakni mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan inovasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
"Terutama untuk mendukung capaian indikator makro yang masih relatif rendah," kata Teguh.
Kemudian berupaya untuk berkontribusi secara optimal untuk pencapaian target pembangunan nasional dan menginternalisasikan kebijakan nasional.
Kemendagri juga meminta peserta musrembang mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan major project, prioritas nasional, dan program prioritas nasional yang ada di DIY.
Hal yang juga penting adalah harus ada upaya memastikan kesinambungan pembangunan dari perencanaan pembangunan periode sebelumnya.
Begitupun usaha meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informal.
Karena itu, Kemendagri mengingatkan tentang perlunya persiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, serta kesiapan dukungan dan pengondisian tahun politik Pemilu-Pilkada Serentak 2024
"Terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mengatasi masalah-masalah pembangunan," tan
Tampak hadir Staf Ahli Menteri blidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI, Oktorialdi. (Oce Satria)
