Bupati Meranti M Adil dan Puluhan Pejabat Di-OTT KPK
tanjakNews.com, JAKARTA -- Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil pada Kamis (6/4/2023) malam ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, M Adil tak sendiri. Ia dijaring bersama puluhan pejabat lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023) mengungkap, selain pejabat negara di Pemkab Meranti, KPK juga mengamankan pihak swasta. Hanya saja identitas mereka masih dirahasiakan.
"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Ali Fikri.
"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK," sambungnya.
Dengan penangkapan ini, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Muhammad Adil dan mereka yang turut diamankan bersama Adil.
"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," kata Ali.
Menanggapi penangkapan itu, Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri juga membenarkan timnya sudah meng-OTT Bupati Kepulauan Meranti tersebut.
"Alhamdulillah, satu kepala daerah, Bupati Meranti berhasil ditangkap tangan. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat
Sementara itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Asmar mengaku belum mengetahui pasti terkait penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pejabat lainnya.
"Saya belum tahu pasti. Informasi yang beredar begitu. Cuma kan iya atau tidaknya saya belum tahu," kata Asmar saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat dini hari.
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebelumnya pada 2022 pernah meneggegerkan jagad pemberitaan, lantaran ia dengan nada keras mengecam pegawai Kementerian Keuangan karena mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Meranti. Ia bahkan mengeluarkan ancaman lebih baik Meranti bergabung dengan negara lain.
Adil mengeluarkan protes tersebut karena daerahnya hanya mendapat sedikit dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas). Selain dana kecil, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil juga menilai pembagian DBH tidak transparan karena tidak pernah mendapat rincian pembagian DBH migas. (*)
