Dikritik Siswi SMP Soal Jalan Rusak, Pemkot Jambi Lapor Polisi
 |
| SFA, siswi SMP pengkritik Pemkot Jambi. [tangkapan layar medsos] |
tanjakNews.com, JAMBI -- Gara-gara mengkritik Pemkot Jambi terkait jalan rusak, siswi SMP di Jambi berurusan dengan polisi. Ia kena delik. Pemkot Jambi melaporkan SFA ke polisi.
SFA dinilai menggunakan perkataan tidak pantas yang dilontarkan SFA terhadap Pemkot Jambi. Pemkot Jambi melaporkan video SFA yang berjudul "Surat dari Kerajaan Fir'aun Kota Jambi" ke Polda Jambi pada 4 Mei 2023.
Namun akhirnya Polda Jambi menginisiasi dengan melakukan mediasi. SFA dan Pemkot Jambi akhirnya sepakat menyelesaikan kasus itu secara damai.
"Setelah melalui rangkaian proses penyelidikan akhirnya sepakat dimediasikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan upaya damai atau restorative justice, dan sudah berdamai," kata Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Christian Tory di Jambi, dilansir Antara, Selasa (6/6/2023).
Tory mengatakan Pemkot Jambi juga telah mencabut laporannya terhadap SFA terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Kabag Hukum Pemkot Jambi, Gempa Awaljon Putra mengatakan, ada tiga faktor yang membuat pihaknya mencabut laporan terhadap SFA.
"Unsur pertama SFA sudah meminta maaf, kedua karena SFA masih SMP, dan terakhir berdasarkan hati nurani kami," ujarnya, Selasa (6/6/2023), dikutip dari TribunJambi.com.
Sebelumnya, seorang siswi SMP bernama SFA dilaporkan ke Polda Jambi. Pelaporan itu imbas dari kritik yang ia layangkan kepada Pemkot Jambi soal jalan rusak di depan kediaman neneknya, Habsah.
Kerusakan jalan akibat Pemkot Jambi mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih melewati jalan lorong warga. Padahal, kata dia, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi mobil berbobot lima ton.
Selain itu, ia juga mengkritik perusahaan yang semestinya menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi malah menjadi perusahaan kayu hutan.
Keberaniannya mengungkapkan kritik demi menuntut keadilan untuk sang nenek menjadi sorotan setelah ia posting di Tik Tok dan viral. Banyak yang mendukung namun banyak juga yang menyalahkannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi kasus ini mengatakan, bahwa seluruh hal viral yang menyalahkan pemerintah itu belum tentu benar. Sehingga perlu dikroscek kebenarannya.
"Jadi tidak semua yang viral, yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan Polri, tidak semuanya benar," ucap Mahfud. (Oce)
