News Breaking
Live
update

Breaking News

KAMMI Desak Jokowi Pecat 10 Menteri

KAMMI Desak Jokowi Pecat 10 Menteri



TanjakNews.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Elevan Yusmanto mendesak Presiden Jokowi segera memecat 10 menteri yang dianggap gagal. 10 menteri tersebut paling berkaitan langsung dengan penanggulangan Pandemi Covid-19.

“PP KAMMI mendesak pemerintah segera memecat 10 menteri yang gagal menangani Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan semakin mengarah kepada krisis sosial dan ekonomi." kata Elevan dalam konferensi persnya, Senin (8/6/2020) sore di Kantor PP KAMMI, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan.

Adapun 10 Menteri tersebut yakni:

1. Menteri Pendidikan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Keuangan
5. Menteri BUMN
6. Menteri Agama
7. Menteri Tenaga Kerja
8. Menko Polhukam
9. Menko Perekonomian
10. Menko PMK

Pria yang biasa disapa Elevan ini menjelaskan, sejak awal pandemi masuk ke Indonesia, KAMMI melihat pemerintah terlihat gagap dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan yang membuat perekonomian dan kondisi sosial semakin kacau.

Bahkan menurutnya komunikasi antar kementerian dan lembaga yang seperti saling lempar dan saling bertentangan membuat masyaraka bingung dan membuat kondisi semakin kacau. 

"Krisis ekonomi semakin terlihat nyata diiringi defisit APBN mencapai 1000 Triliun, pengangguran baru tercatat mendekati 5 juta orang menurut catatan kementerian tenaga kerja," tutur Elevan.

Karena itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Jokowi selaku pemegang mandat kekuasaan tertinggi untuk segera memecat dan mengganti menteri yang gagal bekerja di tengah pandemi Covid-19. 

Semua, kata Elevan, dilakukan demi rakyat Indonesia yang saat ini sedang menunggu kepastian pemerintah menyelesaikan krisis kesehatan yang mengarah kepada krisis perekonomian ini.

“PP KAMMI telah menilai dan memperhatikan setidaknya ada 10 menteri yang perlu dipecat karena dinilai gagal dalam menangani covid-19 dan tidak becus dalam mengelola pemerintahan" terang Evan. (Oce)



Tags