Jokowi: Saya Tak Ada Niat dan Minat Tiga Periode
tanjakNews.com, Jakarta -- Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia 3 periode hilir mudik mewarnai isu politik beberapa waktu bekakangan. Muncul pro dan kontra baik dari kalangan elit politik maupun di tengah masyarakat.
Namun, wacana itu akhirnya disudahi Presiden Jokowi yang menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Terlebih wacana itu digadang-gadang untuk dirinya
"Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama," tegas Jokowi yang disampaikan kembali Jurubicara Fadroel Rachman melalui kanal Youtube-nya yang ia tayangkan Minggu (12/9/2021) pagi.
Pernyataan Jokowi tersebut kata Fadjroel menegaskan kembali penegasan yang pernah disampaikan Jokowi soal menolak wacana 3 periode dan perpanjangan.
"Terakhir pada 15 Maret 2021. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana 3 periode maupun untuk memperpanjang masa jabatan presiden," sebut Fadjroel.
Jokowi, kata Fadjroel, memahami bahwa amandemen UUD 1945 adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Sikap politik ini berdasarkan kesetiaan beliau pada konstitusi UUD 1945 dan amanat Reformasi 1998. Pasal 7 UUD 45 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama. Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan dalam masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali," papar Fadjroel.
Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 3 periode muncul, salah satunya dari relawan Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024.
M Qodari, pelantang gagasan Jokowi 3 tiga periode, mengatakan JokPro 2024 merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.
"Organisasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan di beberapa media, pada Februari-Maret 2021," kata Qodari, kepada wartawan, 18 Juni 2021 lalu.
Wacana tersebut kontan mendapat penentangan. Seperti dari PKS. PKS menilai wacana jabatan tiga periode presiden membunuh demokrasi sekaligus mengkhianati reformasi.
"Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan," ujar Mardani. "Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Editor:
Oce Satria
