Lurah Benteng Pasar Atas Cek Kondisi Warga
 |
| Lurah Benteng Pasar Atas, Hendra Anthony Hatta SH bersama melakukan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). [Oce/TNCMedia] |
tanjakNews.com, Bukittinggi -- Walikota Bukittinggi, Erman Safar menginstruksikan Lurah Benteng Pasar Atas (BPA) dan seluruh lurah di Kota Bukittinggi untuk turun ke lapangan. Wako meminta data warga yang pantas dan wajib dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa diketahui.
"Saya minta seluruh lurah menjemput permasalahan dan keluhan masyarakat, agar dicarikan solusinya dari setiap permasalahan warga di wilayah kelurahan masing masing," kata Sako Erman Safar saat memimpim rapat bersama Dinas Sosial, Senin (13/9/2021).
Rapat bersama Walikota Bukttinggi dan Dinas Sosial membahas upaya memvalidkan data untuk warga yang pantas dan wajid dimasukan dalam DTKS. Verifikasi dan validasi DTKS akan dilaksanakan bersama ASN kelurahan dan kader PSM (Petugas Sosial Masyarakat) di tiap kelurahan.
Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyalurkan bantuan dari Kementrian Sosual terhadap warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Juli lalu, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyerahkan bantuan itu secara simbolis di tiga lokasi yakni Kelurahan Pakan Kurai, Pakan Labuah dan Puhun Tembok.
Erman Safar menjelaskan, bantuan tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Alhamdulillah, Bukittinggi yang paling awal menyerahkan bantuan ini di Sumatera Barat, total 3240 KK mendapatkannya," ungkap Erman Safar.
Erman menjelaskan, pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak selama pandemi, terlebih lagi di wilayah yang terkena PPKM.
Dia menjelaskan, masih terdapat warga Bukittinggi yang membutuhkan bantuan, namun tidak tercantum dalam DTKS. Karena itu penting untuk dilakukan validasi dan verifikasi data DTKS warga.
Pemko Bukittinggi dalam beberapa waktu belakangan gencar menyalurkan bantuan kepada keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di mana mereka adalah yang tidak dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program sembako dan tidak dapat beras PPKM dari Kemensos.
Seperti penyaluran bantuan beras bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Dinas Sosial Bukittinggi, Linda Faroza, bantuan kali ini merupakan bantuan beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog, diserahkan Kepada keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapat Bantuan, baik bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program sembako maupun beras PPKM dari Kemensos, jumlah ada 947 KK," jelas Linda Faroza kepada awak media.
"Ke 947 KK yang belum mendapat bantuan itulah yang kita beri bantuan beras dari pemko. Sehingga masarakat merata mendapat bantuan, pada masa pandemi Covid-19 ini," tambahnya.
Sementara itu Lurah Benteng Pasar Atas, Hendra Anthony Hatta SH kepada tanjaknews.com mengungkapkan, Walikota Erman safar juga minta lurah dan camat untuk juga mendata warga yang akan diberikan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dibiayai oleh APBD Kota Bukittinggi.
"Saya dan jajaran langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan warga yang pantas dan wajib masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Agar warga secara merata me ndapatkan hak mereka dan bisa terbantu dari dampak pandemi ini," ucap Hendra. (Oce)
