Farid Gaban: Demokrasi Desa
Farid Gaban
Dua hari lalu saya diminta bicara tentang demokrasi di depan teman-teman Generasi Z (15-25 tahun) lingkungan Muhammadiyah kampung saya, Wonosobo.
Apa itu demokrasi?
Saya minta mereka membayangkan desa tempat mereka tinggal. Demokrasi adalah ketika warga ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan bersama di desa mereka:
Bagaimana uang desa dimanfaatkan; apa prioritas yang harus dilakukan dan dibangun; bikin kantor lurah dulu atau jalan/jembatan/irigasi; bagaimana mencegah bencana dan melindungi kelestarian alam sekitar; bagaimana membantu kelompok paling lemah; haruskah menerima bisnis pemodal yang bisa merusak alam dan sumber air desa; dan seterusnya.
Demokrasi adalah partisipasi, wujud kedaulatan rakyat yang diakui dalam konstitusi maupun dasar negara. Tak ada di situ istilah demokrasi Barat atau Timur, sosialis atau liberal. Demokrasi itu kebutuhan universal.
Kongkritnya, warga punya hak dan kewajiban untuk memutuskan kemaslahatan bersama. Kebijakan-kebijakan publik desa diputuskan bersama, bukan cuma oleh Pak Lurah dan para aparatnya, yang seringkali punya sudut pandang egois demi kepentingan pribadi.
Memutuskan kemaslahatan bersama bisa dilakukan lewat musyawarah atau rembug desa. Jika jumlah warga sudah terlalu banyak, mereka bisa memilih wakil yang mereka percaya. Warga bisa bermusyawarah untuk menentukan wakil. Dan kelak para wakil melakukan musyawarah untuk memutuskan kemaslahatan bersama. Demokrasi tidak mensyaratkan keharusan voting (pemilihan).
Bukankah selama ini praktek semacam itu sudah ada?
Betul. Selama ini sudah ada yang disebut "musyawarah rencana pembangunan" (musrenbang) dari tingkat desa. Ada pula "dewan perwakilan desa". Namun, dalam banyak aspek, itu hanya formalitas.
Jarang ada pembahasan yang mendalam menyangkut berbagai aspek dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dewan perwakilan desa juga banyak didominasi oleh elit desa dan kerabat aparat desa sendiri.
Jadi, disamping adanya partisipasi, demokrasi menuntut deliberasi. Yakni musyawarah mendalam dan inklusif tentang kemaslahatan bersama, meliputi berbagai aspek dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk lintas-gender dan kaum difabel.
Demokrasi deliberatif mensyaratkan hal lain: informed-citizen (warga yang aktif dan tercerahkan; warga yang memiliki pengetahuan serta informasi memadai).
Warga tidak selalu benar ketika menyatakan pendapat atau aspirasinya. Mereka bisa salah karena ketidaktahuannya atau karena bias agenda kepentingan pribadi. Namun, itu harus dihormati sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Aparat desa harus pertama-tama menempuh jalan persuasi jika ada pendapat warga yang berbeda atau keliru. Bukan menghukum atau menangkap warga. Persuasi bisa diperkuat dengan sikap terbuka dan tulus dari pihak aparat.
Jadi, prasyarat demokrasi lainnya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan pers, bahkan di tingkat desa.
Demi mendorong informed-citizenship, tugas aparat desa adalah membuat pemerintahannya transparan seterbuka mungkin serta secara aktif mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban aparat pemerintah bahkan tanpa harus diminta/dituntut oleh warga. Pak Lurah harus terbuka sejak awal, misalnya, tentang anggaran yang dipunyai, dari mana saja sumbernya dan untuk apa saja.
Perbedaan pendapat yang tajam antara aparat dan warga kadang perlu ditengahi oleh para ilmuwan, kaum cerdik pandai serta alim ulama di desa tentang suatu masalah yang memang memerlukan kedalaman ilmu. Misalnya tentang ekonomi, hidrologi, ekologi. Di situ kita bicara tentang science/evidence-based public policy, atau kebijakan publik yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan kearifan (wisdom).
Namun, para ilmuwan dan alim ulama hanya bisa menjadi penengah yang efektif jika mereka independen dan berintegritas. Para ilmuwan yang menjilat aparat/oligarki desa, atau sebaliknya membabi-buta membela warga, tidak akan menjadi penengah yang efektif. Sebaliknya justru akan ikut memicu konflik yang makin tajam.
Walhasil, jika kita mau menilai apakah sebuah sistem masyarakat itu demokratis atau tidak, ukurannya adalah ini: partisipasi, musyawarah (deliberasi), kebebasan berpendapat dan pers, transparansi, akuntabilitas, independensi/integritas di kalangan ilmuwan/alim ulama.***
