Bamsoet: KAHMI Harus Siapkan Kader Hadapi Ekonomi Digital
tanjakNews.com, JAKARTA -- Kader KAHMI selain menguasai wawasan kebangsaan, juga harus mulai menguasai artificial intelligence, cloud computing, digital design, hingga blockchain.
Hal itu dilontarkan Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Walil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo saat menerima panitia Musyawarah Nasional XI KAHMI, di Jakarta, Senin (4/7/2022).
Musyawarah Nasional XI KAHMI rencananya akan diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah akhir 24-27 November 2022, dengan tema besar 'Bangkit, Bersinergi Membangun Negeri Menuju Peradaban Baru'.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sesuai tema besar munas, KAHMI harus turut menyiapkan para kadernya menghadapi ekonomi digital dunia yang semakin berkembang pesat.
"Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai 124 miliar dollar AS," ucapnya.
Salah satunya, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, sudah terlihat dari transaksi e-commerce Indonesia yang pada tahun 2021 lalu oleh Bank Indonesia tercatat telah mencapai Rp. 401 triliun.
"Terlihat juga dari nilai transaksi perdagangan aset kripto yang pada tahun 2021 lalu mencapai RP 859,4 triliun. KAHMI tidak boleh ketinggalan menghadapi fenomena ekonomi digital ini. KAHMI harus turut menjadi pemain utama, sehingga bisa memperkuat posisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital dunia, khususnya untuk wilayah Asia dan Asia Tenggara," jelas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, KAHMI bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital Indonesia agar semakin tumbuh dan berkembang.
Selain memperkuat konsolidasi organisasi, ia berharap penyelenggaraan Musyawarah Nasional juga harus menghasilkan berbagai terobosan. Salah satunya mentransformasikan KAHMI yang selama ini telah menjadi kekuatan sosial, dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi bangsa.
Kesempatan untuk KAHMI
Ia nengungkapkab, pada awal Januari 2022, Presiden Jokowi telah mencabut 2.078 izin usaha di sektor pertambangan, serta 192 izin sektor perhutanan. Satu di antaranya karena perusahaan yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Berbagai izin usaha yang telah dicabut tersebut, oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi akan didistribusikan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan, BUMD, BUMDes serta UMKM.
"KAHMI sangat tepat menjadi salah satu organisasi yang mendapatkan pendistribusian. Selain karena rekam jejaknya selama ini telah terbukti menjadi penjaga dan perawat kemajemukan serta kesolidan bangsa, pemberian izin usaha pertambangan ataupun kehutananan tersebut juga bisa memberikan kesempatan kepada KAHMI untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga bisa semakin mewujudkan Indonesia yang berdikari secara ekonomi," papar Bamsoet.
Panitia Musyawarah Nasional XI KAHMI yang hadir antara lain, Sekretaris Jenderal KAHMI Manimbang Kahariady, Wakil Ketua Steering Committee Zulkifli, Sekretaris Steering Committee Muslih, Ketua Organizing Committee Sabaruddin, Sekretaris Organizing Committee Umar Lessy, dan Bendahara Organizing Committee Charles P Siregar. (Oce Satria)
