Gubernur Se-Sumatera Minta Rencana Penghapusan Honorer Ditinjau Ulang
 |
| Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar |
tanjakNews.com, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN dipertimbangkan ulang.
Permintaan tersebut dilontarkan Syamsuar di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) se-Sumatera di Premier Hotel Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).
Ditegaskan Gubri, bahwa aspirasi tersebut adalah juga aspirasi dari seluruh gubernur di Indonesia khususnya di Sumatera.
Alasannya, kata Syamsuar, pemda menyadari bahwa belum semua pekerjaan di pemerintah atau bidang lainnya bisa terpenuhi oleh pegawai. Apalagi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
"Jadi kami mohon Pak Wamendagri ada rencana tahun depan tenaga honorer akan dihentikan mohon dipertimbangkan. Pak Wamendagri juga paham ini karena Pak Wamendagri juga pernah jadi kepala daerah," kata Syamsuar.
Bahkan Syamsuar mengatakaan, di Indonesia rasanya belum bisa honorer dihapuskan. Karena di daerah masih banyak pekerjaan yang terbantu dengan kehadiran honorer apalagi tenaga ASN maupun PPPK juga masih sangat kurang.
"Isu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pegawai non ASN ini juga perlu menjadi perhatian," ungkapnya.
Syamsuar menerangnya, rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kepala daerah se Sumatera.
Ia mencontohkan Provinsi Riau, saat ini memiliki lebih kurang sekitar 19 ribu orang pegawai non ASN belum termasuk kabupaten/kota di Provinsi Riau, sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir.
"Kita harap rencana pemerintah pusat penghapusan honorer dapat menjadi perhatian serius," ujarnya.
Menanggapi hasil pembahasan Rakorgub se Sumatera tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo menyarankan rekomendasi ini disampaikan ke pemerintah pusat terlebih dahulu.
"Saya akan fasilitasi untuk bertemu Kemendagri dan akan kita sinkronkan sehingga apa yang bapak (para gubernur) sampaikan bisa sejalan bersama," ucapnya. (Oce/mcr)
