Tagihan Listrik Bengkak, WFH Jadi Kambing Hitam? Ini Penjelasan PLN
TanjakNews.com, Pekanbaru --
Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Riau, Syahrul Aidi Maazat kebanjiran aduan warga soal membengkaknya tagihan listrik.
Tagihan listrik beberapa hari terakhir jadi pembicara publik. Kenaikannya dinilai di luar kewajaran, hingga mencapai 400% persen.
Syahrul Aidi saat dihubungi Jumat (5/6/2020) menyayangkan tindakan PLN yang tiba-tiba menaikkan tagihan listrik tersebut tanpa pemberitahuan kepada pelanggannya.
"Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu. Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan." kata Syahrul Aidi di ujung telpon.
Dia meminta agar PLN segera memberikan klarifikasi atas informasi itu. Jika memang informasi itu benar, maka dia sangat menyayangkan.
 |
| Syahrul Aidi |
Menurut Syahrul Aidi, sebaiknya pemerintah melalui PLN jangan sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya di saat ekonomi yang sedang merosot tajam ini dan PLN harus menjadikan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik
Aidik minta PLN jangan mengkambinghitamkan WFH di masa Pandemi Covid 19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over di tengah masyarakat.
"Sehingga lupa menunaikan kewajiban dan memberikan hak warga sebagaimana tercantum dalan Pasal 4 UU 8 tahun 1999tentang perlindungan konsumen bahwasanya konsumen berhak atas kenyamanan, arus informasi yang benar, didengarkan pendapatnya dan hak dilayani secara benar dan jujur.m," kata Aidil.
Ia berharap PLN harus taat hukum dan berlaku profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara. Kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang serampangan" tandas politis muda PKS.
Ini Penjelasan PLN
Terrhadap komplain masyarakat, PLN menjawab dengan ilustrasi bagaimana perhitungan tarif listrik di bulan April sehingga terjadi pembengkakan.
Executive Vice President Corporate Communication PLN, I Made Suprateka, akhir Mei silam sebenaenya sudah menyanpaikan penjelesan. Ia menjelaskan penerapan Work From Home (WFH) dilakukan sejak dua minggu terakhir di bulan Maret. Di situ menurutnya mulai terjadi lonjakan konsumsi listrik rumah tangga tanpa disadari.
Namun pemakaian listrik di bulan Maret hanya dihitung PLN berdasarkan rata-rata pemakaian listrik selama tiga bulan terakhir, kekurangan konsumsinya belum ikut dihitung.
Ia mencontohkan, rata-rata penggunaan listrik di bulan Desember-Januari-Februari 50 kWh. Namun karena ada WFH di bulan Maret, konsumsi listrik naik menjadi 70 kWh. Tapi PLN menghitungnya masih berdasarkan rata-rata konsumsi yakni 50 kWh, tagihan 20 kWh-nya lagi tidak dihitung di rekening bulan Maret.
Baca juga: Baca di Sini! Penyebab Tagihan Listrik Bengkak
"Karena protokol COVID-19 kita menggunakan rata-rata yang 3 bulan tadi. Jadi real konsumsinya mereka adalah 70 kWh tapi kita mem-billing dengan catatan 50 kWh. Berarti ada 20 kWh yang belum tertagih," kata Made melalui telekonferensi, Rabu (6/5/2020) lalu.
Kata Made, 20 kWh-nya itu dimasukkan dalam konsumsi bulan April. Kemudian ditambah konsumsi listrik di bulan April yang tanpa disadari membengkak karena satu bulan full WFH.
"Katakanlah menjadi 90 kWh. Dalam kata lain pelanggan harus membayar tagihan dengan pemakaian 110 kWh di rekening bulan Mei," ujarnya.
Lebih jauh dipaparkannya, "Di sana tercatat 90 kWh plus 20 kWh yang carrying over (terbawa) dari bulan Maret. Jadi sudah jelas akan muncul tagihan sebesar 110 kWh seolah-olah konsumsinya naik di situ padahal tidak semua naik di situ, ada kontribusi pengeluaran di bulan Maret," tandas Made.(Oce/AnharR)
