Aliansi Buruh Desak DPR Tolak Perppu Ciptaker
tanjakNews.com, JAKARTA -- Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) di halaman Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/1/2023) siang melancarkan aksi demo meminta DPR RI untuk menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 NNo. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja itu mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk memeriksa Presiden RI terkait penerbitan Perppu Ciptaker.
Perppu tersebut dinilai merupakan bentuk pembangkangan, pengkhianatan, dan kudeta Konstitusi RI. Juga disebut sebagai tindak pelecehan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
AASB menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Perppu No. 2/2022, dan menerbitkan Perppu Pembatalan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman dalam orasinya mengajak seluruh kaum buruh, kalangan intelektual/akademisi, praktisi demokrasi dan para penggiat masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan dan menolak Perppu No. 2/2022.
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dalam aksi itu mengingatkan bahwa putusan MK menyatakan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
"Presiden harusnya melaksanakan perintah MK, ajak dialog stakeholer terkait, atau kalau tidak cukup waktu ya kembali saja ke Undang-Undang lama. Bukannya malah menerbitkan Perppu yang isinya lebih buruk dan jahat," kata Jumhur .
Jumhur menilai, Perppu No. 2 tahun 2022 itu membuat kehidupan kaum buruh menjadi lebih buruk. Bahkan AASB terang-terangan menuding Perppu No. 2 Tahun 2022 itu sangat berkhidmat kepada investor, pemodal besar, oligarkhi, kapitalis asing dan tuan tanah.
Aksi di halaman Gedung DPR RI itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh pergerakan di antaranya dari Direktur Lokataru Haris Azhar, akademisi Ferry Amshari, Direktur Greenpeace Indonesia Tata Mustasya, dan pakar Hukum Tata negara Refly Harun dan Ahov dari Bersihkan Indonesia. (Oce)
